Beranda Artikel dan Opini Pertanian Sudah Dinilai tak Bernilai?

Pertanian Sudah Dinilai tak Bernilai?

14
0

Oleh Wayan Windia

Di akhir November lalu, ada diskusi tentang rencana revisi Perpres Kawasan Sarbagita. Diskusi ini digelar oleh Kemen ATR-BPN RI di kawasan Kuta. Saya diminta berbicara dari sudut pandang sistem subak dan sektor pertanian. Ada juga kolega yang presentasi materi sektor perhubungan dan pengelolaan sampah. Seperti biasa, saya blak-blakan tentang tiadanya keberpihakan pemerintah terhadap produsen di sektor pertanian. Faktanya, selama ini sektor pertanian sudah dinilai tak bernilai lagi sehingga pantas untuk diabaikan.

Pemerintah lebih banyak berpihak pada konsumen, demi kepentingan menjaga inflasi, dll. Sampai kapan petani harus dimiskinkan demi inflasi? Saat itu, saya mengusulkan agar sawah dan subak yang masih tersisa di kawasan Sarbagita, dilestarikan. Ini penting demi ketahanan/kedaulatan pangan dan kebudayaan Bali. Berbagai jalan tol yang dirancang, harusnya dibangun (melayang) di atas lahan sawah. Janganlah menghancurkan sawah.

Mungkin karena saya kelihatan galak, seorang pejabat teras meminta untuk berbicara. Dikatakan bahwa 50 tahun lalu, orang-orang berbicara serius tentang pertanian, karena sektor pertanian masih bernilai. Pejabat itu melirik saya, dan dengan berbasa-basi meminta maaf. “Maaf pak ya….” katanya. Lalu disampaikan berbagai argumentasi lainnya.

Namun syukurlah, ia tidak secara spesifik mengatakan karena saat ini sektor pertanian sudah tidak bernilai, lalu, apakah masih relevan untuk dipertahankan? Bila kalimat itu secara eksplisit dikatakan bahwa pertanian sudah tak bernilai, maka saya akan lawan dan akan saya jawab. Apakah setiap sektor yang dianggap tidak bernilai, lalu sekalian harus dihancurkan? Bagi saya, sejelek-jeleknya sektor pertanian, sektor ini tetap bernilai untuk ketahanan/kedaulatan pangan dan untuk menjaga kebudayaan Bali. Karena kita belum terbiasa makan semen, aspal, jalan tol dan beton.

Di Bali, sektor pertanian menjaga keberlangsungan budaya Bali. Kalau saja sektor pertanian tidak ditekan-tekan, tak dianaktirikan oleh pemerintah, mungkin saja sektor ini masih bernilai tinggi. Apalagi saat ini dunia sedang menghadapi era krisis pangan. Petani dan sektor pertanian harus berkorban dan harus “memberi” kepada bangsanya. Tujuannya, agar inflasi tidak melonjak. Kompensasinya, sektor pertanian seharusnya mendapatkan perhatian, agar sektor yang maha penting ini, tetap bernilai.

Selanjutnya pada awal Desember ini, saya mendapat kiriman data statistik BPS Bali. Dalam laporan BPS itu, saya melihat bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) tetap saja konsisten, yakni nilainya 96. Artinya NTP di bawah 100. Ini artinya petani tetap merugi. Di samping itu, saya juga masih ingat bahwa sumbangan sektor pertanian pada PDRB Bali terus saja menurun, yakni kini hanya sekitar 12 persen.

Kalau begini keadaannya, maka data di atas menunjukkan, petani memang enggan untuk bertani. Apalagi harga saprodi (sarana produksi) terus melonjak. Logikanya, siapa lagi yang tahan untuk bertani bila rugi terus-menerus? Kesempatan ini pasti akan digunakan oleh kapitalis untuk menghantam sawah dan Subak habis-habisan dan bahkan membabi buta berdalih pembangunan infrastruktur. Oleh karenanya, sangat wajar kalau BPS mencatat harga beras semakin mahal dan terus melonjak. Berlaku hukum ekonomi/pasar, harga naik karena penawaran berkurang dan permintaan meningkat.

Di samping harga beras, harga kedelai juga semakin naik, dan sangat bergantung pada impor. Stok kedelai juga turun, dan pedagang tahu-tempe menjerit karena kelangkaan bahan baku. BPS mencatat, harga beras pada September tercatat Rp.11.937/kg (naik dari sebelumnya Rp. 11.600/kg), dan pada November melonjak menjadi Rp. 11.877/kg.

Sesuatu yang aneh juga terjadi. BPS mencatat harga beras meningkat, tetapi harga gabah kering giling (GKG) di tingkat petani malah turun. Harga di tingkat grosir dan pedagang eceran justru naik. Harga di tingkat petani turun 1,79%, tetapi harga di tingkat grosir dan tingkat konsumen naik masing-masing 0,6 % dan 0,4 persen.

Data di atas mengandung makna bahwa petani kita menjadi ajang permainan (kong kali kong) para tengkulak/pedagang grosir. Sungguh kasihan nasib para petani kita. Mereka yang sudah miskin, harus bertarung sendirian. Padahal, kaum tani sudah tidak memiliki kemampuan untuk bertarung karena mereka sudah lelah melawan kemiskinannya. Kelembagaan petani seperti Subak juga sangat lemah bahkan tak berdaya. Istilah Bali, suba sing ada nak ngerunguang. Saya ingat pendapat Prof. Tum (pemenang hadiah Nobel dari Venezuela), bahwa harapan satu-satunya dari sektor pertanian adalah mendapat proteksi dan subsidi dari pemerintah. Saya tak yakin, harapan ini menjadi kenyataan.

Sawah berundak (terasering), menjadi obyek pariwisata. Mestinya petani mendapatkan kompensasi dari sektor pariwisata
Kalau pemerintah juga tidak hirau (hanya maunya bermain aman), maka sektor pertanian akan semakin tergilas oleh globalisasi. Bila hal ini betul-betul terjadi, maka satu-satunya jalan adalah, bahwa kita harus mulai mendidik anak dan cucu kita untuk “belajar” makan semen, besi, beton, dan aspal jalan tol. Maaf, saya terpaksa menulis kalimat ini.

Data dan fakta di atas tampaknya juga menunjukkan bahwa, sektor pertanian memang sudah dianggap tidak bernilai lagi. Para pengambil keputusan tampaknya sudah tak mau mengurus sektor pertanian. Beliau-beliau itu hanya basa-basi saja. Hal ini terbukti dari kebijakan politik anggaran pemerintah yang sama sekali tiak berpihak pada sektor pertanian. Mengapa hal ini terjadi? Mungkin karena para petani tidak punya kemampuan untuk mengumpulkan suara pemilih dan jangka waktu keberhasilan sektor pertanian dinilai sangat lama. Memang faktanya, para elit politik enggan bergaul/berkumpul dengan orang-orang yang miskin dan kotor (wong cilik). Karena dianggap tidak ada manfaatnya secara politik praktis.

Lalu, apa harapan kita kepada pemerintah ? Tampaknya nyaris tidak ada harapan lagi. Mungkin kita hanya bisa menunggu siklus politik lima tahunan. Di mana pada saatnya harga beras akan membubung tinggi, inflasi akan meroket, rakyat demo besar-besaran, dan pemerintah pun bisa jatuh. Lalu, akan muncul kebijakan pemerintah yang baru, yang memihak pada produsen di sektor pertanian. Mudah-mudahan pada saat itu, masih ada sawah yang tersisa untuk bertani. Kalau tidak, mungkin terpaksa jalan-jalan tol yang sudah dibangun harus dihancurkan dan dikembalikan sebagai kawasan ladang dan sawah atau kita harus makan beras impor sampai ke anak cucu. Jika hal ini terjadi, maka sangat ironis, Indonesia sebagai negara tropis yang berlimpah sumberdaya alam, masih harus impor beras.

*) Penulis, Guru Besar (Emeritus) pada Fak. Pertanian Unud, dan Ketua Stispol Wira Bhakti.

Artikel sebelumyaMahasiswa Stispol Wira Bhakti Raih Tiga Medali di Ajang Kompetisi dan Olimpiade Tingkat Nasional
Artikel berikutnyaIn Memoriam: I Gusti Ngurah Alit Yudha